Pencemaran Lingkungan Lagi, Siapa Bekingi Kebandelan KFC MT Haryono ?

KFC MT Haryono, Kendari

KENDARI,SUMBAR.ONLINE - Dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan Kentucky Fried Chiken (KFC) MT. Haryono jadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Hal tersebut terkuak pasca Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa, dan membeberkan dugaan pelanggaran lingkungan.

Bahkan, akibat dugaan pencemaran lingkungan tersebut, disinyalir banyak memberikan efek negatif terhadap masyarakat Kota Kendari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari, Paminuddin juga membenarkan pelanggaran regulasi lingkungan oleh restaurant siap saji tersebut.

Kendati demikian, kata mantan Camat Puwatu ini, pihak KFC akan segera melakukan pembenahan IPLC, dan saat ini tengah diurus management KFC pusat.

"Iya, memang benar ada pelanggaran," ujarnya saat ditemui di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa 30 Juli 2019.

Ditanya soal tindakan pengawasan yang terkesan lemah, mantan Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) ini beralibi, bahwa pihaknya kekurangan personil untuk melakukan pengawasan terhadap semua perusahaan penghasil limbah beracun.

"Bayangkan saja, tenaga pengawasan kami hanya tujuh orang saja. Kan tidak serta merta kita menempatkan orang di bidang pengawasan ini, kalau tidak memahami regulasi," jelasnya.

Indikasi membandelnya KFC berupa pelanggaran regulasi lingkungan ini juga terkuak pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Kendari, Senin 29 Juli 2019.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Sukarni Ali Madya yang memimpin RDP tersebut menegaskan, bahwa KFC belum melengkapi persyaratan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Tindakan KFC yang terkesan membandel sangat disayangkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Padahal, restaurant siap saji dengan produk andalan ayam goreng ini telah beroperasi sejak November 2010 lalu, namun dalam kurun waktu sembilan tahun ini, managemen KFC tak melengkapi perizinanya.

 Padahal, idealnya izin lingkungan terlebih dahulu diutamakan dalam kepengurusan, sebelum melakukan operasional atas usaha yang dijalani.

Secara gamblang, Sukarni menyebut bahwa KFC langgar Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 68 Tahun 2016, tentang Baku Mutu Limbah Domestik.

Berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016, tentang baku mutu limbah domestik, pada pasal 3 ayat satu (1) menjelaskan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya.

Kemudian, pada ayat dua (2) dijelaskan, pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.

Sedangkan pada ayat tiga (3) disebutkan, pengolahan air limbah secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini. Selanjutnya, ayat empat (4) juga menjelaskan, pengolahan air limbah secara terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi baku mutu air limbah, yang dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan hasil penelusuran redaksi TenggaraNews.com pada pemberitaan di media online, ternyata perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran lingkungan yang dilakukan KFC bukanlah pertama kalinya di Indonesia. Sebab, selain cabang yang terletak di MT. Haryono, Kota Kendari, Restauran KFC di Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2014 lalu juga ditemukan melakukan pencemaran.

Bedanya, jika pelanggaran lingkungan KFC di Pontianak ditemukan langsung oleh pihak  Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, dan langsung mendatangi serta menindaki pelanggaran tersebut. Pelanggaran KFC MT. Haryono justru terkuak berkat perhatian para mahasiswa yang tergabung dalam AMPH Sultra.

Sedangkan pemerintah, dalam hal ini DLHK Kota Kendari seakan-akan tak bekerja, sehingga pelanggaran lingkungan ini terjadi berlarut-larut tanpa ada penindakan.

Sebelumnya, AMPH Sultra menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di halaman parkir KFC MT. Haryono, Senin 21 Juli 2019 lalu. Pasalnya, perusahaan nirlaba asal Amerika ini disinyalir tidak memiliki penampungan limbah.

Dilansir dari laman topikterkini.com, retaurant tersebut diduga pembawa racun dan malah petaka di Kota Kendari. Hal itu di sampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) AMPH Sultra, Sawal Lindo dalam orasinya.

“Perusahaan KFC tersebut akan mengancam Kota Kendari tidak sehat,” kata Korlap AMPH Sultra, Sawal Lindo.

Sementara itu, Rest Manager KFC di Sultra, La Fani Sitamkar bersikukuh bahwa pihaknya tidak melakukan pencemaran seperti yang ditudingkan selama ini.

Tak hanya itu, La Fani juga mengaku, pihaknya hanya menjual ayam goreng, sehingga tak menghasilkan limbah berbahaya dan beracun atau B3.

"Lingkungan mana yang kami cemarkan? Limbah mana juga yang kami produksi?. Yang kami produksi ini kan hanya ayam goreng, beda dengan rumah makan yang lainnya, ada ikan, ayam, daging dan lain-lainnya," kelit La Fani yang sebelumnya menolak berkomentar saat ditemui jurnalis TenggaraNews.com, di restaurant KFC Rabam, Rabu 31 Juli 2019.

Dia juga mengaku, bahwa pihaknya sudah memiliki IPAL, hanya membutuhkan penyempurnaan saja sesuai dengan standarisasi yang dijelaskan dalam Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Dan saat ini, lanjutnya, management KFC pusat tengah melakukan penyempurnaan IPAL tersebut.

Pernyataan Rest Manager KFC wilayah Sultra ini ditanggapi serius oleh Koordinator AMPH Sultra, Bram Barakatino. Menurut dia,  komentar La Fani sangat ngawur dan seakan-akan dia amnesia dengan semua materi RDP, yang turut dia ikuti di DPRD Senin kemarin.


"Satu hal yang harus dia tahu, pencemaran itu bukan hanya limbah B3. Redaksi Undang-undang itu limbah. Artinya, bukan hanya B3 yang dimaksud melainkan domestik," tegas aktivis lingkungan hidup ini, saat dikonfirmasi via WhatsApp.

" Jadi, kalau masi tetap "onani" dengan "ketololan" yang meroket seperti itu, saya tidak punya pertimbangan banyak lagi untuk ajukan perkara pidananya ke pihak Tipiter Polres Kendari," tambah Bram Barakatino.
(Ikas)

Post a Comment

0 Comments