Indonesia Masih Perlukah KPK ?



OLEH : 
Harry Ara Hutabarat, SH. MH.
Direktur SAPU Indonesia.

"Secangkir kopi hitam dan  bakwan goreng mungkin akan dapat membantu  kita untuk merefleksikan kembali tentang Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas."

Dalam sejarah terbentuknya KPK diketahui bahwa KPK didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, karena pada saat itu Megawati melihat bahwa institusi kejaksaan dan kepolisian dinilai tidak mampu untuk menangkap koruptor. Ide untuk membentu KPK sudah muncul jauh hari sebelumnya pada masa Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan UU nomor 28 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian UU tersebut diawali dengan pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.

Berikutnya Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin oeh Hakim Agung Andi Andojo. Tetapi ketika semangat menumpas korupsi sedang menggebu – gebu, TGPTPK dibubarkan melalui judisial review mahkamah agung yang berakibat kemunduran dalam upaya memberantas KKN. Masyarakat juga menganggap Gus Dur tidak dapat menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kemudian pada era Megawati upaya tersebut dilanjutkan.

Pendirian KPK berdasarkan UU RI no.30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pedoman KPK dalam melaksanakan tugas berasal dari lima asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR dan BPK secara berkala dan terbuka. KPK memiliki beberapa tugas penting yaitu:

Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memberantas tindak pidana korupsi

Melakukan pengawasan terhadap instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi

Melakukan penyelidikan, penyidikan dan menuntut tindak pidana korupsi
Mencegah tindak pidana korupsi
Memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara.
Tujuan KPK

Tugas koordinasi KPK adalah untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan tuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam memberantas tindak pidana korupsi, meminta informasi mengenai pemberantasan korupsi kepada instansi terkait. KPK juga bertugas melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan bersama instansi berwenang memberantas korupsi, dan meminta laporan mengenai pemberantasan korupsi.

Modal pada awal masa pendirian KPK adalah nol besar, para pemimpinnya dilantik tanpa gedung kantor untuk pusat bekerja dan tidak memiliki karyawan. Para pemimpin KPK bahkan membawa staf dari kantor lama mereka masing – masing dan menggajinya sendiri. Kemudian muncul tim BPKP sebagai karyawan pertama KPK. Tim tambahan dari kejaksaan dan kepolisian juga bertambah seiring waktu.

Dalam konteks perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia, tentu masyarakat banyak berharap bahwa kehadiran KPK dapat secara massif  ikut memperbaiki sistem penegakan hukum. Awal berdirinya KPK sebagai lembaga Ad Hoc (Tidak Tetap). Kemudian bagaimana KPK bekerja memberantas Pidana Korupsi yang didalamnya terdapat kewenangan POLRI dan Kejaksaan?  Coba kita lihat dulu tentang POLRI,

mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana (lihat pasal 4 jo pasal 6 KUHAP).
mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana (lihat pasal 4 jo pasal 6 KUHAP). Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana. Adapun kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”). Berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan, kejaksaaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”). 

Penjelasan Umum UU Kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam UU.

Sedangkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), kewenangannnya diberikan oleh UU KPK. Berdasarkan pasal 6 UU KPK, bertugas untuk  melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 UU KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

  1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
  2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)


 Kategori perkara sebagaimana disebutkan di atas juga dipertegas dalam Penjelasan Umum UU KPK. Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas.

Jadi dari sisi perbaikan sistem dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana Korupsi sepertinya KPK belum dapat secara massif menjadikan POLRI dan Kejaksaan memggantikan peran KPK. Justru KPK akan semakin diharapkan publik hingga ke daerah-daerah.  Jika kita membandingkan lembaga antirasuah di luar negeri Tak hanya Indonesia yang memiliki lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK. Banyak negara yang memiliki lembaga seperti KPK, yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Berikut beberapa yang coba kita lihat :

1. IACC Hong Kong

Independent Commision Againts Corruption merupakan lembaga seperti KPK di Hong Kong. Lembaga ini berdiri sejak Februari 1974 untuk memberantas kasus-kasus korupsi yang bergejolak ketika itu.

Sektor pembangunan mengalami perkembangan pesat pada 1960-an hingga 1970-an. Selain berdampak positif, ada juga yang memanfaatkannya untuk mencari "ladang tambahan" bagi kepentingan pribadi.

Selain itu, muncul stigma di masyarakat bahwa pelayanan baik dan cepat baru bisa didapat setelah memberikan uang kepada oknum aparat pemerintah. Akibatnya, suap dan praktik korupsi berkembang di Hong Kong.

Tak hanya itu, Kepolisian Hong Kong juga terindikasi melindungi pelaku perjudian, prostitusi, dan bandar narkoba. Ini membuat praktik korupsi di negara itu semakin liar.

IIACC pun dibentuk untuk membereskan masalah tersebut. Lembaga ini memiliki tiga strategi untuk memberantas korupsi, yakni pencegahan, penindakan dan pendidikan.

Komitmen yang ditunjukan lembaga ini menjadi percontohan lembaga pemberantasan korupsi di negara lain. Kunci keberhasilannya adalah komitmen dan melakukan pendekatan yang maksimal.

IACC juga mendapatkan dukungan keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli yang mencukupi, dan konsistensi dukungan pemerintah selama lebih dari 30 tahun.

Baca juga: KPK Koordinasi Pencegahan Korupsi dengan Lembaga Penegak Hukum hingga Pemprov Sumsel

2. CPIB Singapura

Walaupun termasuk negara kecil di kawasan ASEAN, Singapura juga memiliki lembaga untuk menangani masalah korupsi, yakni Corrupt Practices Investigation Bureau.

Pada masa penjajahan Inggris, Singapura sudah mempunyai strategi untuk mengurangi praktik korupsi di negerinya. Bahkan, mereka juga sudah menangkap orang-orang yang terlibat korupsi.

Hingga 1952, kasus korupsi ditangani oleh satuan yang berada di Kepolisian Singapura dengan nama "Unit Anti Korupsi". Namun, unit ini tak bisa bekerja maksimal dan kinerjanya dinilai kurang berhasil.

CPIB lahir untuk mengemban tugas tersebut. Tugasnya tak langsung berhasil, mereka harus dihadapkan pada korupsi yang lebih besar dan masif pada 1960-an.

Akhirnya, CPIB membuat undang-undang untuk menambah kewenangan investigasinya dan menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi. Undang-undang ini juga mengalami perubahan berkali-kali menyesuaikan perkembangan.

Tak hanya kepentingan negara, CPIB juga tercatat bisa menyelidiki pihak swasta.

3. NCCC Thailand

Pada 1970-an, kasus korupsi di Thailand masih di bawah wewenang kepolisian. Mereka melakukan penindakan sesuai dengan hukum pidana. Namun, dalam praktiknya korupsi semakin masif dan kepolisian tak bisa mengendalikannya secara maksimal.

Pada 1975, muncul lembaga yang menangani masalah ini, yaitu Office of the Commission of Counter Corruption. Lembaga ini dinilai bekerja tak maksimal, dan masih marak praktik korupsi di Negara Gajah Putih itu.

Akhirnya, pada 1999 dibentuklah lembaga National Counter Corruption Commision atau NCCC. Lembaga ini terdiri dari 99 orang anggota yang berpedoman pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.


NCCC mulai melakukan pendekatan dan penindakan kasus korupsi di berbagai wilayah. Mereka diberi keleluasaan wewenang untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat.

Lembaga ini juga punya kewenangan untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi dan memeriksa kekayaan pejabat.

4. Bianco Madagaskar

Biro Independen Anti-Korupsi Madagaskar (Bianco) terbentuk berdasarkan dekrit pembentukan lembaga tinggi pemberantasan korupsi pada September 2003. Setelah jajak pendapat pada awal 2004, barulah diresmikan Juli 2004.

Dalam menjalankan misinya, lembaga ini mendapatkan apresiasi penuh dari Amerika Serikat. Tak hanya fokus pada tindak korupsi saja, Bianco juga melakukan pendekatan yang lebih tegas.

Pada 2005, lembaga ini fokus untuk melakukan pembenahan di sektor yudikatif (peradilan dan kepolisian), keuangan (pajak, bea cukai tanah dan perdagangan), dan sektor sosial.

Dalam jurnal penelitian yang dikeluarkan oleh KPK, Bianco tercatat telah mulai memeriksa 40 pegawainya yang tercium aroma korupsi.

5. ACC Zambia

Minimnya dana dari pemerintah menjadikan gerakan anti-korupsi di Zambia tak berjalan maksimal.

Ketika itu, pemerintah Zambia pada masa Presiden Frederick Chiliba dinilai tak mendukung gerakan anti-korupsi. Otomatis, praktik korupsi terus berkembang.

Pada 1982, berdiri lembaga yang menangani kasus korupsi, yaitu Anti Corruption Commission. Lembaga ini bertugas untuk dalam penyelidikan, pencegahan, hingga pendidikan anti-korupsi.

Realitanya tak sesuai dengan fungsi utamanya. Lemahnya koordinasi dengan pemerintah mengakibatkan lembaga ini kesulitan berkembang. Penanganan kasus antar-lembaga korupsi tak terkoordinasi dengan baik.

Akhirnya, pada 1996 lembaga ini diperbaiki dengan baik. Sistem pendanaan juga ada dua, dari pemerintah dan sumbangan dari beberapa pihak.

6. KACC Kenya

Korupsi merupakan penyakit yang menggerogoti negara. Pada era 2002, masih banyak pejabat yang menjadi tersangka korupsi di Kenya.

Lembaga anti-korupsi yang dibentuk pada 1987, yaitu KACA (Kenya Anti-Corruption Authority), tak bisa berbuat banyak.

Setelah Mwai Kibaki terpilih menjadi presiden pada 2002, ia mulai membentuk dan mengubah KACA menjadi lebih baik.

Akhirnya, KACA diubah menjadi Kenya Anti Corruption Commission (KACC). Sedikit demi sedikit, korupsi mulai bisa mendapatkan penanganan dengan baik.

Bahkan Pemerintah Jerman dan Amerika Serikat juga memberikan bantuan untuk mendukung pemberantasan korupsi di Kenya. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk investigasi, pelacakan aset, layanan hukum hingga pendidikan dan pencegahan.

7. PCB Tanzania

Lembaga bernama Prevention and Combating of Corruption Bureauini sudah ada sejak 1991. Namun, keberadaan PCB kurang bisa maksimal dalam menangani korupsi di Tanzania waktu itu.

Pada 1995, presiden terpilih Benjamin Mkapa mulai mengubah sistem lembaga tersebut.

Dia membenahi reformasi hukum dan penerapan strategi nasional anti-korupsi. Program anti korupsi pemerintah diresmikan bersamaan dengan berdirinya lembaga Presidential Commission on Corruption.

Lembaga ini mempunyai wewenang untuk melayani empat institusi penting, yakni kepolisian, peradilan, pajak, dan  badan pertahanan. Hal ini terjadi karena terdapat indikasi korupsi dan transparansi.

Melihat dari eksistensi lembaga anti rasuah negara lain yang sudah puluhan tahun berjalan ternyata tetap butuh lembaga antirasuah. Sejujurnya dalam kondisi darurat korupsi di Indonesia , bahwa sejatinya Indonesia masih sangat perlu KPK. Namun perlu diiringi pembenahan sistem penegakan hukum di Polri, kejaksaan Mahkamah Agung dan Lembaga Pemaayarakatan. Karena akan sia-sia jika koruptor ditangkap dituntut hukuman berat kemudian di putus ringan oleh Hakim dan menikmati masa hukuman demgan  "menyenangkan" di lembaga pemasyarakatan". Semua sistem harua terus kita kaji san evaluasi selalu. Efek jera sangat penting namun tidak kalah penting jangan ada lagi kesan pilih tebang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

REVOLUSI MENTAL PASCA PEMILU 2019

"Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong."

"Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala."

Itulah adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.

Revolusi di jaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik, perang melawan penjajah dan sekutunya, untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, 70 tahun setelah bangsa kita merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum, dan tak akan pernah berakhir. Kita semua masih harus melakukan revolusi, namun dalam arti yang berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa.

Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kenapa membangun jiwa bangsa yang merdeka itu penting? Membangun jalan, irigasi, pelabuhan, bandara, atau pembangkit energi juga penting. Namun seperti kata Bung Karno, membangun suatu negara, tak hanya sekadar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa. Ya, dengan kata lain, modal utama membangun suatu negara, adalah membangun jiwa bangsa.

Inilah ide dasar dari digaungkannya kembali gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo. Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka disebut Presiden Jokowi sebagai positivisme.

Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi tiga problem pokok bangsa yaitu; merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, dan terakhir melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional.

Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Para pemimpin dan aparat negara akan jadi pelopor untuk menggerakkan revolusi mental, dimulai dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). 

Sebagai pelopor gerakan revolusi mental, pemerintah lewat K/L harus melakukan tiga hal utama yaitu; bersinergi, membangun manajemen isu, dan terakhir penguatan kapasitas aparat.

Gerakan revolusi mental terbukti berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada banyak prestasi yang diraih berkat semangat integritas, kerja keras, dan gotong royong dari aparat negara dan juga masyarakat.

Pemberantasan ilegal fishing, pengelolaan BBM lebih bersih dan transparan, pembangunan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, pembangunan tol trans Jawa, trans Sumatera , dan Kalimantan, adalah sedikit hasil dari kerja keras pemerintah Presiden Jokowi. Ke depan, gerakan revolusi mental akan semakin digalakkan agar sembilan agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita bisa terwujud. 

Pasca Pemilu 2019 dalam konteks pembrantasan korupsi jika kita mengingat pidato kemenangan Presiden Jokowi di sentul Bogor beberapa waktu lalu, memang tidak secara eksplisit disbut dalam pidato kemenangan Presiden Jokowi tentang Revolusi Mental dan pembrantasan korupsi. Mungkin pembangunan sumber daya manusia sudah mewakili agak berbeda dengan pidato-pidato Jokowi 2014 yang secara eksplisit menggaungkan Revolusi Mental dan Pembrantasan Korupsi dalam pidato-pidatonya. Bangsa Indonesia sangat berharap pasca Pemilu 2019 revolusi mental khusuanya bagi penegak hukum baik di KPK, Polri dan Kejaksaan terus dilakukan. 

Sambil kita kaji dan evaluasi terus sistem kelembagaan dan sistem penegakan hukum. Walau secangkir kopi hitam dan bakwan goreng dari awal tadi telah habis dinikmati, semoga tidak mengurangi semangat pembrantasan korupsi dan revolusi mental pada setiap lini pengakan hukum. Dan tentu KPK serta semua lembaga baik POLRI, KEJAKSAAN, MAHKAMAH AGUNG, LEMBAGA PEMASYARAKATAN harus kita dukung agar terus "bertaring" dan tidak memiliki "tuan".

"Tuannya" cukuplah  sumpah dan atau janji para pemimpin dan penegak hukum  dari lembaga-lembaga tersebut serta  sistem konstitusi yang mencakupnya menjadi "tuan mereka".

0 Comments