"Makan Siang" Megawati Dan Prabowo Apa Manfaatnya Untuk 269 Juta Rakyat Indonesia ?



OLEH :
Harry Ara Hutabarat, SH.MH. 
Direktur SAPU Indonesia.

Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah berhasil meningkatkan partisipasi "pemilih surat suara abu-abu".  Menurut data Komisi Pemilihan Umum pengguna hak pilih pada PILPRES 2019 yakni sebesar 158.012.506  suara (surat suara sah dan surat suara tidak sah) warga yang telah menggunakan hak pilihnya. 

Beberapa tahun sebelumnya kita ketahui bahwa dnamika politik nasional cukup menghangat pasca Pilkada DKI Jakarta 2017, yang pada saat itu terdapat issue SARA akibat kasus Basuki Tjahaya Purnama yakni Petahana Gubernur DKI dalan kasus penistaan agama, hal ini dapat  menjadi stimulus yang "efektif" sebagai bibit polarisasi ke arah perpecahan sesama anak bangsa. Sehingga waktu itu issue SARA menguat. Polarisasi dukungan sangat nampak dan  mengkristal sampai Pilpres 2019 bahkan hingga proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) berlanjut pada pengumuman putusan MK. 

Media sosial begitu "panas" saling hina, sindir serang fitnah menjadi pemandangan membosankan bagi kita yang masih waras akan nilai Pancasila khususnya sile ke 3 persatuan Indonesia. Demikian juga kita yang "waras" semakin optimis sebab para pemimpin kita yakni Ibu Megawati dan Bapak Prabowo tetap memberi contoh teladan spirit Pancasila, Persatuan Indonesia sangat menggelora memancar memberikan aura persatuab dari 2 tokoh bangsa yabg dinamis itu.

Arti persatuan begitu penting tanpa itu sia-sia semua visi misi, gagasan, dan program kalau kita menjadi negara yang gagal, pecah karena perang saudara. Dalam sejarah dunia sedikitnya sudah tercatat 10 (Sepuluh) negara yang mengalami perang saudara.  Polarisasi yang mengkristal di media sosial tentu sangat mudah menjadi gesekan nyata atau konflik Horisontal ditengah-tengah masyarakat . 

Belajar dari sejarah minimal kita tau tidak ada untung nya perang saudara . Makan Siang Nasi Goreng dan bakwan mungkin ditambah dengan secangkir kopi telah merefleksikan bagi  semua anak bangsa bahwa egosentris dan kecongkakan telah kalah oleh jiwa patriotik dan spirit  persatuan Indonesia. Sekaligus  telah merelaksasi ketegangan politik sesama anak bangsa.  Teladan jiwa besar Megawati dan Prabowo telah membuka mata hati kurang dari 269 Juta Rakyat Indonesia, pertemuan ideologis yang sangat bermanfaat dan bermakna persatuan.  Kalau segelintir  elite politik ada yang belum menerima, mungkin masih ada agenda lainnya dari mereka yang belum muncul kepermukaan.



Demokrasi Potensial dan Demokrasi Prosedural

Tidak bisa dipungkiri, salah satu buah dari pergerakan Reformasi 1998 yang mampu menumbangkan rezim orde baru adalah terbukanya sumbatan demokrasi. Pasca itu, demokratisasi mulai terjadi di Indonesia, sistem demokrasi Indonesia mulai ditata dengan menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan penuh. Masyarakat mulai dilibatkan dalam ruang-ruang politik, baik di Pemilu dan Pilkad, maupun di ruang-ruang politik lainnya. Masyarakat sudah bisa menentukan pemimpinnya sendiri lewat pesta demokrasi, baik pemimpin nasional maupun pemimpin di daerah (lokal) masing-masing.

Pesta demokrasi (Pemilu dan Pilkada) sebagai salah satu prosedural demokrasi, terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sistemnya terus ditata hingga menemukan format terbaik yang tetap sesuai dengan amanah konstitusi. Kini format terbaik itu telah ditemukan dan mulai diaplikasikan, yaitu Pemilu serentak dan Pilkada serentak. Ini semua terkait dengan perbaikan prosudural demokrasi.

Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi prosedural yang terus berkembang juga diiringi dengan berkembangnya demokrasi substansial? Tentu ini menjadi tugas kita bersama seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia.

Demokrasi substansial adalah demokrasi yang mencakup segala hal dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Demokrasi substansial, tidak hanya menggunakan dimensi politik, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Sebuah negara yang telah mencapai demokrasi substansial adalah negara yang masyarakatnya telah terbebas dari kemiskinan dan pengangguran, terbebas dari kesenjangan, dan kemelaratan, serta masyarakatnya yang telah mendapat perlakuan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Apa yang terjadi kemarin antara Megawati dan Prabowo menunjukan berhasilnya proses demokrasi prosedural dengan elegan dan saling memghargai demi kepentingan nasional. Pertanyaanya bagaimana dengan demokrasi subatansial hasil pertemuan Megawati Prabowo? Tentu semua elemen bangsa berharap demokrasi suabtansial dapat diwujudkan dengan pertemuan  berikutnya yang mulai kongkrit ke arah cita-cita proklamasi dan  bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia dari sekian banyak issue yang harus kita selesaikan bersama. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).

Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen).

Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.

Dari data ini kita semakin paham bahwa untuk issue kemiskinan saja tidak dapat kita selesaikan dengan ego sentris belaka, semus kekuatan politik dan sosial eoonomi budaya harus di sinergikan.
Setelah makan siang dengan nasi goreng menu apa lagi berikutnya ? Selamat berdemokrasi substansial.

Post a Comment

0 Comments