Pemerintah, Masyarakat dan Mahasiswa Menyonsong Revolusi Industri 4.0 (Era Digital Jilid II)


Oleh:
Muhamad Khairul Rasyid
Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir STAI-PIQ SUMBAR

Revolusi industri adalah periode industrialisasi besar-besaran yang terjadi selama akhir tahun 1700-an. Revolusi industri pertama berlangsung dari tahun 1760-an sampai 1840-an. Dipicu oleh pembangunan jalur kereta api dan penemuan mesin uap, revolusi ini membawa pada era produksi mekanis. Revolusi industri kedua, yang dimulai pada akhir abad ke-19 hingga akhir abad ke-20, memungkinkan dilakukannya produksi massal, yang berkembang dengan ditemukannya listrik dan sistem perakitan. Revolusi industri ketiga dimulai sekitar tahun 1960. Revolusi ini biasa disebut revolusi komputer atau digital karena dorongan pengembangan komputer bingkai utama (1960-an) , komputer pribadi (1970-an dan 1980-an), serta internet (1990-an). Revolusi industri keempat dibangun di atas revolusi digital, mewakili cara-cara baru ketika teknologi menjadi tertanam dalam masyarakat.

Mengapa Revolusi Industri 4.0 penulis sebut juga dengan era digital jilid II ?, karena pada periode Revolusi Industri 3.0 media-media yang ditemukan baru berupa instrumen untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi dan melaksanakan tugasnya, seperti penemuan Handphone, HTML5 dengan WebRTC, dan crowdsourcing. Sedangkan Revolusi Industri 4.0 telah berupa penemuan seperti : Internet Of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan komputasi kuantum (quantum computing). Hal inilah yang melandasi penulis menyebut dengan apa yang dinamakan era digital jilid II, karena sebenarnya instrumen digital telah ditemukan di fase revolusi industri ketiga, dan di fase revolusi industri keempat lebih kepada pengoptimalan dan pengotomatisan instrumen digital yang ada.

Menilik realita kondisi Indonesia sekarang penulis rasa masih sangat jauh persiapan government selaku pemangku kebijakan dalam menyikapi era digital jilid II ini, dimana pemerintah sering terbelenggu dalam cara pikir tradisional dan linear (non-disruptive) dalam konteks kebijakan dan pelayanan publiknya. Sedikit mengulas tentang kebijakan publik, meminjam definisi kebijakan publik dari Riant Nugroho didalam bukunya Public Policy, kebijakan publik adalah: “keputusan otoritas negara yang mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan bersama”, selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Kebijakan dan pelayanan publik seharusnya telah medisrupsi menyonsong era digital jilid II, penulis rasa perlu ada transformasi dibidang kebijakan dan pelayanan publik agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, sebagai bahan kajian penulis akan lebih fokus dan menitikberatkan kepada transformasi kebijakan dan pelayanan publik dari sistem manual menjadi sistem digital.

Diruang lingkup kantor pelayanan publik bisa dimanfaatkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Konsep ini dirancang untuk mencakup : pengenalan suara, deep learning, perencanaan, dan penyelesaian masalah. Cakupan dari kecerdasan buatan ini yang sering juga disebut dengan Narrow AI. Bayangkan jika seandainya  Artificial Intelligence (AI) telah diimplementasikan pada kantor pelayanan publik, tentunya pekerjaan manusia di kantor pelayanan publik akan lebih terbantu dengan hadirnya kecerdasan buatan ini, dan keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan oknum pegawai kantor pelayanan publik juga akan terminimalisir.

Berikutnya adalah pemanfaatan Internet Of Things (IoT), konsep yang pada intinya menghubungkan perangkat apapun dengan tombol on dan off  ke internet, pemanfaatan IoT dikantor pelayanan publik dapat memudahkan kinerja pegawai kantor pelayanan publik maupun masyarakat, antrian yang panjang dapat dikondisikan hanya dengan smartphone yang bisa mengakses kesemua bidang, tentu upaya yang kreatif dan inovatif ini akan sangat membantu disegi efisiensi dan efektivitas pegawai kantor pelayanan publik dan masyarakat yang sedang melaksanakan kewajibannya. Dan pastinya semua pelayanan publik yang berbasis digital tidak dapat direalisasikan tanpa ada kebijakan publik yang mengaturnya yang nantinya diprediksi akan berbasis digital pula.

Dibalik semua kemajuan itu akan mencuat sebuah pertanyaan yang sangat fundamental,: “dimana letak peran mahasiswa dalam membantu pemerintah ketika mentransformasikan kebijakan dan pelayanan publik serta masyarakat yang mulai medisrupsi kehidupannya ini?”. Menurut perspektif penulis upaya yang paling tepat untuk dilakukan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan ini adalah dengan cara merefleksikan fungsi dan peran mahasiswa sebagai agent of change dan sosial control dalam membantu pemerintah dan masyarakat disegi  menyalurkan ilmu dan idenya yang relevan dengan zaman yang sama sekali berbeda ini.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan mahasiswa dalam merefleksikan dan mengimplementasikan perannya telah penulis rumuskan sebagai berikut :
Mengantisipasi berkurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
Hal ini akan terjadi apabila pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia digantikan oleh robot, populasi manusia yang bekerja setelah semakin diparipurnakannya penemuan teknologi akan berkurang secara drastis dan signifikan,  karna disamping pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk menggaji pegawai, kinerja dari robot tentu akan lebih produktif dibandingkan manusia. Fenomena semacam ini harus mampu diantisipasi oleh mahasiswa, mahasiswa harus mengingatkan dan menguji kebijakan dan pelayanan publik apabila rasanya terlalu berlebihan dan bertendensi mengorbankan masyarakat untuk kemajuan teknologi.

Mengantisipasi masyarakat yang belum terbiasa dengan perkembangan teknologi.
Melihat potensi zaman yang akan medisrupsi secara masif, maka masyarakat yang belum terbiasa dengan kondisi seperti sekarang ini akan sedikit kesulitan untuk menyesuaikan diri, permasalahan kompleks tersebut yang menjadi tantangan bagi mahasiswa, dimana mahasiswa harus mengsosialisasikan dan mampu untuk mengedukasi masyarakat yang masih kesusahan dalam mengoperasikan instrumen-instrumen yang sangat canggih, karna siap atau tidak siap periode zaman manual akan digantikan oleh  zaman digital, pengabdian mahasiswa akan sangat membantu dan memudahkan pemerintah serta masyarakat dalam permasalahan ini.

Mengantisipasi menyebarnya berita hoax.
Era digital jilid II juga berdampak negatif pada semakin marak dan mudahnya penyebaran berita bohong (hoax), mahasiswa dapat membuktikan eksistensinya pada tahapan ini, dengan cara menawarkan berbagai solusi agar civil society tidak terprovokasi dengan berita hoax yang menggerogoti media, mahasiswa yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia harus selalu berkomitmen untuk  mengkampanyekan konsep saring sebelum sharing kepada masyarakat, seyogyanya ketika mahasiswa mengidentifikasi adanya berita hoax harus secepatnya membuat antitesa, baik antitesa yang lahir dari media sosial internal mahasiswa maupun media sosial yang secara sengaja dibuat oleh mahasiswa untuk mengantisipasi dan meluruskan berita bohong tadi, karna potensi terpecah belahnya umat dan bangsa sangat besar kalau hal seperti ini tetap dibiarkan.

Semua hal yang telah penulis paparkan dalam tulisan singkat ini semoga menjadi bahan kajian oleh pemerintah dan mahasiswa, refleksikan dan implementasikan nilai-nilai yang terkandung didalam poin ketiga tridharma perguruan tinggi serta fungsi dan peran mahasiswa sebagai agent of change dan sosial contol dalam rangka menguji kebijakan dan pelayanan publik, tak lupa untuk selalu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan dan pelayanan publik di era digital jilid II, agar masyarakat masih merasa punya elemen yang selalu eksis memikirkan dan memperjuangkan mereka.

1 Comments