Persoalan Pemerintah Daerah Maluku, Dalam Otonomi Daerah dan Solusi Yang Dapat Ditawarkan



Penulis : Sugiarto Solissa

Sumbar.online - Adanya krisis moneter dan transisi politik sejak 1 Januari 2001, Indonesia secara resmi menerapkan desentralisasi (otonomi daerah). Dengan demikian menurut hitungan waktu, sejak tahun 2010, Indonesia telah memasuki dasawarsa pertama proses reformasi desentralisasi dan otonomi daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan UU no 22 tahun 1999 jo. UU No. 32 tahun 2004, yang di dalamnya menegaskan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku, dan meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, nampaknya setelah bertahun-tahun penyelenggaraan otonomi daerah itu berjalan, tujuan tersebut belum terwujud di sebagian besar wilayah di Indonesia.

Istilah otonomi daerah yang di dalamnya terkandung tujuan utama untuk mencapai kemandirian daerah melalui penguatan potensi lokal dan partisipasi masyarakat, nampaknya hanya menjadi wacana. Otonomi daerah hadir dengan kemasan demokrasi namun di dalamnya masih terkandung sentralisasi. Sehingga kenyataan yang terjadi saat ini ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat juga semakin kuat, bukan malah sebaliknya. Selain itu, kecenderungan yang masih ada khususnya di negara berkembang mengenai arah pembangunan dalam kerangka perimbangan kekuasaan vertical masih kental dengan gerakan over-centripetal. 

Hal ini ditunjukan dengan masih kuatnya intensitas pembangunan di lingkungan pusat pemerintah dibarengi dengan kecenderungan terabaikannya pembangunan di tingkat daerah. Kondisi ini akan mengarahkan pada buruknya akibat yang ditimbulkan terhadap kemnadirian masyarakat sebagai salah satu karakter esensial kemandirian masyarakat daerah. Malpraktek pembangunan seperti itu tidak berhenti pada ketimpangan penempatan pembangunan yang terlalu terkonsentrasi pada pemerintah pusat tetapi juga menyedot sumber daya daerah secara eksploitatif dan mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Eksploitasi sumber daya ini diindikasi melalui berkembangnya gejala korelasi negative antara kapasitas produksi yang berasal dari sumber daya alam suatu daerah (produk domestic regional bruto)  tetapi dibarengi dengan minimnya konsumsi hasil pengolahan sumber daya alam di daerah yang bersangkutan,

Otonomi Daerah Maluku, saat ini masih mencari posisi perimbangan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah belum sepenuhnya berdaya dalam membiayai segala kebutuhannya terutama kebutuhan sosial yang besar seperti kesehatan dan pendidikan. Kemampuan dalam pengelolaan dan pengolahan potensi alam cenderung rendah, yakni masih berupa bahan baku dan bahan setengah jadi. 

Kondisi ini berarti, daerah Maluku belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis barang. Dengan demikian, pemerintah daerah masih menggantungkan pembiayaan dari dana perimbangan.

Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan konteks otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian. Selain itu titik berat kebijakan dan alokasi keuangan masih terletak pada pemerintah pusat. Hal ini dapat memandulkan kemampuan daerah dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan daerahnya sesuai yang dibutuhkan.

Otonomi daerah saat ini juga belum mengarah pada otonomisasi masyarakat daerah. Salah satu ciri otonomi daerah adalah peningkatan keterlibatan masyarakat daerah untuk ikut menentukan nasibnya sendiri, tetapi kenyataannya masyarakat belum memiliki andil besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ada kecenderungan bahwa partisipasi masyarakat di era desentralisasi dimanfaatkan oleh para elit masyarakat yang lebih mengetahui akses untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat daerah dan kehadiran mereka mengatasnamakan wakil rakyat yang menyuarakan keinginan rakyat. Rakyat hanya digunakan sebagai tunggangan politik ketika pemilu untuk memenangkan tujuan seseorang atau kelompok tertentu. 

Setelah yang bersangkutan terpilih, tidak ada kekuatan hukum yang secara tertulis mengikat si terpilih untuk memenuhi tuntutan rakyat yang telah mendukungnya dalam pemilu. 

Besarnya dominasi pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan publik, penganggaran belanja daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumberdaya menjadi salah satu alasan makin tertutupnya akses masyarakat untuk ikut menentukan proses pemerintahan. Selain itu, Pemda  Maluku, hanya melibatkan organisasi-organisasi formal yang berbadan hukum seperti parpol dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat masih rendah.

Pemimpin memiliki peran besar dalam mencapai tujuan organisasi dan mengembangkan organisasinya agar mampu bertahan menghadapi perubahan lingkungan. Begitu pula pemerintahan daerah sebagai organisasi yang juga bergantung pada puncak pimpinan yaitu kepala daerah. Political will dan kemampuan Kepala daerah turut menentukan tercapai atau tidaknya tujuan otonomi. Dalam memasuki babak otonomi daerah, mau tidak mau daerah harus terus berupaya menggali potensi yang ada serta mendorong para penyelenggara pemerintahan daerah untuk berinovasi dan lebih kreatif. Namun yang ada saat ini, pemerintah  Daerah Maluku kurang berinovasi dan kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada. 

Misalnya dalam mengelola sumber daya. Banyak daerah Kabupaten/Kota di Maluku  yang dari tahun ke tahun hanya melaksanakan program seperti program sebelumnya. Belum ada gebrakan program dengan inovasi baru yang lebih dibutuhkan masyarakat. Padahal, lingkungan terus berubah sehingga kebutuhan serta tuntutan mereka juga semakin tinggi.

Permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas menuntut untuk segera dicari solusinya agar tujuan otonomi daerah berjalan sesuai ketentuan undang-undang.

 Solusi yang dapat ditawarkan antara lain mengenai kualifikasi pimpinan kepala daerah Maluku  Tidak dapat dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangat besar. Apabila tidak ada political will dari pimpinan, usaha-usaha perbaikan tidak dapat dilakukan. Selain itu, dibutuhkan kepala daerah yang memang mampu dibidangnya, tanggap, kritis, memiliki kreatifitas dan inovasi yang tinggi dan kemauan yang kuat merubah daerahnya lebih baik. Untuk itu diperlukan pembinaan kader-kader politik dengan membekali pendidikan serta pengetahuan yang luas mengenai kearifan lokal dan pentingnya daya saing daerah. 

Selama ini kepala daerah sebagian besar berasal dari parpol, dengan demikian pembinaan kader politik dapat dilakukan oleh partai yang bersangkutan dan memberikan mereka tanggungjawab untuk mengeluarkan kader-kader politik yang berkualitas.

Selain dalam segi kepemimpinan yang harus diperbaiki, peningkatan keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan, bukan hanya pada golongan elit masyarakat. Peningkatan keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian akses seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat tanpa menimbulkan diskriminiasi bagi beberapa pihak serta memberikan tata cara partisipasi mereka secara jelas dan tersosialisasi. Pemberian hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah juga merupakan kewajiban pemerintah. Menyediakan tempat dan SOP mekanisme pengaduan masyarakat, bukan hanya melalui kotak pengaduan, via email, call center maupun surat pos, tetapi menyediakan wadah atau lembaga yang secara khusus melayani pengaduan masyarakat disertai upaya merealisasikannya. 

Tidak harus membentuk lembaga baru, optimalisasi lembaga/badan atau SKPD yang ada untuk menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat, juga merupakan upaya yang cerdas untuk membuka kesempatan berpartisipasi serta menjadi media pengawasan dari masyarakat. Penguatan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui optimalisasi kegiatan Musrembang, mulai dari Musrenbangdes, Musrenbangcam hingga Musrnebang tingkat kabupaten/kota. 

Selama ini, kebijakan yang dihasilkan melalui musrembang hanya sekedar diterima tanpa adanya upaya untuk mewujudkannya, kondisi ini akan memunculkan demotivasi di kalangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, kenyataannya perumusan kebijakan yang sudah digodok dalam musrenbangdes maupu  jsrenbangcam, ketika dibawa ke tingkat musrenbangda, harus berbenturan dengan program kerja yang juga sudah disusun oleh masing-masing SKPD terkait. 

Disamping itu, alasan keterbatasan pagu anggaran juga menjadi halangan untuk merealisasikan kebijakan yang dirumuskan dalam musrenbang. Dengan demikian, kesepakatan dalam Musrembang harus dapat dijawab oleh pihak pemerintah, sehingga masyarakat akan merasa bahwa keberadaan mereka serta partisipasi mereka dibutuhkan dalam proses pembangunan dalam otonomi daerah. Pemerintah juga harus cerdas, kreatif dan inovatif dalam merumuskan suatu kebijakan, terutama kemampuan dalam memprioritaskan program-program di daerah, agar jangan samapi menimbulkan kecemburuan social di lingkungan masyarakat sendiri.

Solusi lain yaitu mengenai perekrutan pegawai pemerintahan. Selama ini PNS di daerah, rekrutmen hanya melalui seleksi secara umum, belum ada sistem perekrutan sesuai spesialisasi kerja (disesuaikan antara formasi dan latar belakang pendidikan), sehingga ketika mereka ditempatkan di pemerintahan, kinerja mereka hanya sebatas tugas yang dibebankan sebagai pegawai tanpa memberikan kontribusi serta inovasi yang lebih dalam menentukan maupun pelaksanaan program-program pemerintah. Selain itu, banyak sekali kasus KKN yang terjadi di daerah  Maluku, ketika perkrutan PNS. Tidak sedikit dari mereka membayar ratusan juta kepada calo agar mereka bisa diterima sebagai PNS. 

Jadi, kinerja mereka bukan berdasar keahlian serta motivasi untuk berkontribusi kepada daerah, dampaknya buruknya dirasakan oleh masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan dengan baik. Kurangnya orang-orang yang berpotensi, ahli dan inovatif dalam struktur pemerintahan daerah, membuat pemerintah daerah mandek, monoton, dalam menjalankan program daerah. Kondisi ini mengerucut pada daya saing daerah yang lemah, dan pangkalnya, cita-cita terhadap Kemandirian daerah melalui Otonomi daerah laksana jauh panggang dari api

0 Comments