Rosyid Arsyad: Sudah Kalah Prabowo Malulah Minta Jabatan, KPP Bersama Relawan Jokowi Tolak Parpol Pro Prabowo Gabung Koalisi Jokowi



Jakarta,Sumbar.online - Presiden Terpilih Joko Widodo beberapa waktu yang lalu bertemu dengan Prabowo Subianto, dalam pertemuan itu keduanya membahas rencana rekonsiliasi. Bahkan beberapa hari ini juga tersiar kabar jika Gerindra, PKS, PAN, Berkarya dan Demokrat akan bergabung di pemerintahan Joko Widodo.

Menanggapi hal tersebut Komite Pedagang Pasar (KPP) relawan militan Jokowi Ma'ruf Amin, menilai jika rekonsiliasi yang dilakukan tak perlu sampai memberikan jatah posisi kursi pemerintahan ke Partai pro Prabowo Sandiaga.

"Komite Pedagang Pasar (KPP) bersama relawan Jokowi Ma'ruf menolak Gabungnya Parpol Pro Prabowo Sandiaga ke koalisi Jokowi Ma'ruf," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad, Senin (22/7).

Berikut, perolehan kursi DPR RI Partai Pendukung Jokowi Ma'ruf Amin, setelah dikonversi melalui metode Sainte Lague:

1. PDIP 128 kursi
2. Partai Golkar 85 kursi
3. Partai NasDem 59 kursi
4. PKB 58 kursi
5. PPP 19 kursi.

Rosyid menilai sudah cukup porsi parlemen 60 % dari parpol koalisi Jokowi Ma'ruf dan relawan 01 yang sudah berjuang keras memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin. Bahkan Rosyid juga menyebut tak elok jika nantinya Gerindra, Berkarya, PKS, PAN dan Demokrat mendapatkan jatah kursi di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin.

"Rekonsiliasi hanya mendamaikan dan mendinginkan situasi politik di masyarakat antara pendukung 01 dengan pendukung 02, bukan harus ikut bergabung di kepemerintahan pak Jokowi dan abah Ma'ruf, sudah kalah Prabowo Sandiaga, malulah partai pendukung 02 minta jatah menteri dan jabatan Ketua DPR RI apalagi parpol pendukung pro Prabowo lobi dapat jatah Ketua MPR RI ke pak Jokowi dan Parpol pendukung pak Jokowi abah Ma'ruf, tidak bisa terima dan pastinya Komite Pedagang Pasar (KPP) Bersama Seluruh Relawan Jokowi Ma'ruf yang sudah berjuang memenangkan pak Jokowi dan abah Ma'ruf, menolak parpol pro prabowo sandiaga deal minta jabatan apapun" tegasnya.

Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan tidak ada penjatahan menteri dalam pemerintahan. Menurut PDIP, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

“Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan itu untuk menanggapi pernyataan Amien Rais. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), itu meminta Presiden Joko Widodo membagi porsi kekuasaan 55 persen banding 45 persen dengan Prabowo Subianto. Angka itu sesuai dengan perolehan suara Jokowi dan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Hasto mengatakan pembagian kekuasaan dan menteri tak bisa menggunakan angka. Pemilihan menteri, kata dia, harus bicara kualitas. Menurut dia, seorang menteri harus paham dengan kementerian yang dia pimpin. Selain itu, menteri juga harus dapat sejalan dengan visi-misi presiden Jokowi.
(Rimba)

Post a Comment

0 Comments