Bencana Black Out Yangg Mem-black-an Aktivitas Masyarakat, Salah Siapa?


Oleh : TB Agung Nur Fitri dan Dodi Dirgantara
(Penulis Merupakan Kader DPC PERMAHI TANGERANG)



Black Out atau padam total adalah keadaan dimana hilangnya seluruh sumber tenaga pada suatu sistem tenaga listrik. Pada tanggal 4 Agustus 2019 pukul 11:50 WIB sejumlah wilayah di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah dan sekitarnya mengalami mati listrik yang berdampak kepada 21 juta pelanggan. Pemadaman listrik berlangsung selama beberapa jam (di beberapa daerah bahkan berlangsung hingga malam hari), disertai dengan terganggunya sistem transportasi umum, telekomunikasi, dan lalu lintas akibat pemadaman listrik. Bahkan durasi pemadaman listrik beberapa waktu lalu merupakan yang terparah sejak tahun 1991. 

Hingga kini pihak PLN masih melakukan investigasi guna mencari fakta mengenai penyebab terjadinya hal tersebut, namun kabar burung telah banyak berhembus dimasyarakat seperti misalnya karena pohon atau adanya oknum yg menyabotase. 

Pohon? Mungkin terasa menggelitik bagi penulis rasanya apabila dikatakan bahwa padamnya listrik itu penyebabnya karena pohon, seperti yang dikatakan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan ada pohon yang diduga melebihi batas ketinggian yang seharusnya. Pohon tersebut diduga mengakibatkan lompatan listrik. Ketika penulis membaca berita tersebut terbesit sebuah pertanyaan, yaitu "apakah PLN yang bisa meraup keuntungan 13 triliun perbulan masih defisit keuntungan untuk menggaji dan membuat tim khusus untuk memantau pohon pohon agar tidak membandel menjadi penyebab black out? Ataukah memang pohonnya yang iseng melakukan sabotase listrik?

Begitu banyak kerugian yang terjadi akibat fenomena black out tersebut, dampaknya berefek langsung dalam segi perekonomian. Teringat akan tujuan hidup yang dikatakan oleh Socrates bahwa, tujuan hidup manusia adalah edudaimonia ( kebahagiaan ) yaitu suatu keadaan yang obyektif tidak bergantung pada perasaan subyektif, jadi peristiwa black out ini bukan saja menghambat aktivitas masyarakat tetapi juga mencabik cabik kebahagiaan objektif masyarakat yang setiap waktu dari aktivitasnya ingin merasakan kebahagiaan. Pemadaman listrik massal yang terjadi berdampak besar terhadap kondisi ekonomi, mengingat dalam undang-undang mengenai sistem kelistrikan, kita mengenal suplier tunggal yakni PLN, sehingga tidak dapat dipungkiri ketergantungan masyarkat kepada PLN sangatlah besar. Masyarakat bisa saja menuntut kerugikan serta meminta kompensasi adapun Ketentuan mengenai kompensasi kepada konsumen yang dirugikan saat terjadi pemadaman listrik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017.

Namun berbicara soal listrik bukanlah hanya soal ganti rugi karena Listrik merupakan nyawa bagi sebuah negara, yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. 

Listrik sebagai sumber daya energi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusanya pemaknaan maupun frasa “dikuasai negara” mencakup kekuasaan negara untuk mengatur (regelndaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengukuhkan kembali penguasaan negara dan BUMN dibidang ketenagalistrikan sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan (3). 

Namun hal tersebut tidak sebanding dengan performa PLN sebagai penyedia pasokan listrik kepada masyarakat. Padahal Penggunaan energi meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk . Perkembangan teknologi yang semakin pesat memicu peningkatan kebutuhan akan energi, dalam hal ini peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat semakin meningkat. Energi listrik memiliki peran sangat vital bagi negara dalam mewujudkan pencapaian pembangunan nasional. 

Dan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat karena menurut Muhammad Bobby Fadillah dalam penelitianya mengenai “Analisis Prakiraan kebutuhan Energi Listrik tahun 2015-2024 Wilayah PLN Kota Pekanbaru Dengan Metode Gabungan” mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat akan energi listrik terus bertumbuh setiap tahunnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan listrik yang akan terus meningkat seharusnya Pemerintah serta perusahaan BUMN seperti PLN mengembangkan performanya untuk pertumbuhan ekonomi dan proyeksi kebutuhan listrik.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara bahwa PLN adalah perusahaan yang diberi hak dan wewenang khusus serta tanggung-jawab pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga PLN berkewajiban menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup kepada masyarakat di seluruh Indonesia secara terus menerus, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam melaksanakan peningkatan usaha penyediaan tenaga listrik. 

PLN berkewajiban menyusun sebuah dokumen tentang perencanaan sepuluh tahunan ke depan yang disebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik .

Begitu pentingnya energi listrik bagi negara serta masyarakat luas, terlebih  kebutuhan listrik akan terus meningkat seiring dengan adanya peningkatan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk, jumlah investasi, perkembangan teknologi termasuk didalamnya perkembangan dunia pendidikan.  Sehingga pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi catatan penting serta evaluasi bagi Pemerintah, Kementerian terkait serta PLN sebagai distributor listrik di negeri ini.

0 Comments