Ibukota Baru Atau GBHN, Mana Yang Lebih Penting ?? Tabayyun!Demi Persatuan Indonesia




Penulis : M. Rafi Ariansyah

(Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang dan Kader HMI Komisariat Ilmu Sosial UNP Cabang Padang)

Kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) Tahun 2019 dan hulu hilir perbedaan sikap, fikiran,pendapat, dan hak memilih dalam kurun waktu 8 bulan yang lalu telah terjadi selama masa kampanye, persoalan pemilu adalah hal yang sangat mendasar menjadi ajang unjuk taring dan gagasan namun pada akhirnya berakhir pada bagi-bagi kekuasaan yang terekspos dengan jelas ke publik.
Sejumlah Ketua Umum Partai Koalisi terang-terangan mengatakan dengan tegas bahwasanya ada harga mahal dan pembayaran kekuasaan yang setimpal yang harus diberikan kepada Partai Koalisi Presiden Terpilih.
Saling sindirnya partai koalisi menjadi momok menakutkan bagi Investor saat ini karna melihat kondisi Politik yang belum stabil dan hal ini sepertinya akan terus berlanjut hingga Oktober Mendatang.
Indonesia sebagai negara yang demokrasi tentu melaksanakan Pemilu dengan Rahasia,Jujur dan Adil meskipun sedikit ada angan isu telah terjadi kecurangan Testruktur, Sistematis, dan Masih (TSM) yang sempat terdengar oleh masyarakat.
Angin segar dirasakan pasca 2 Kostetasi Pemilu Presiden bertemu dan melakukan rekonsiliasi demi menjaga keutuhan persatuan.

Saat ini rakyat Indonesia menantikan periode ke 2 Kepemimpinan Presiden Terpilih yang nantinya pada tanggal 20 Oktober akan di lantik.
Meskipun belom di lantik ada 2 peristiwa yang mencolok yang bergejolak di tengah-tengah masyarakat yaitunya Wacana Pemindahan Ibukota Negara dan Menghidupkan Kembali GBHN yang terang-terangan dikatakan pada Kongres Ke V Partai PDIP Perjuangan.

Hal ini tentu menyorot perhatian publik, sebab sebagai Negara yang menganut paham Demokrasi tentu kedaulatan berada di tangan rakyat, oleh sebab itu Indonesia bukanlah negara Kapitalisme yang otoriter dalam Pengambilan Keputusan, Seluruh Wakil Rakyat yang ada di DPR,DPD, dan MPR harus di Ikutsertakan dalam Pengambilan Keputusan yang bersifat urgent dan krusial ini.
Dan ini dirasa adil untuk semua pihak karna seluruh rakyat Indonesia tentu memiliki perwakilannya masing-masing di Dewan.

Ibukota Negara Indonesia diwacanakan akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan Timur yang di anggarkan dengan Dana 500 Trilliun, Akhir-akhir ini ada pernyataan yang keluar dan meskipun belom sepaham.
Terlihat, adanya tarik ulur pernyataan yang terjadi antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mengatakan bahwa Ibukota Negara di pindahkan ke Kalimantan Timur, namun pernyataam tersebut dibantah oleh Presiden Terpilih yang mengatakan Pemindahan Ibukota untuk lokasinya masih di Bahas.

Dalam Era 4.0 Revolusi Industri ini menggalakkan Keterbukaan Informasi Publik yang harus dijaga oleh setiap lembaga negara.
Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatakan salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik,
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik,
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik,
3.Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,
3.Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak,
4.Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Lalu bagaimana dengan menghidupkan kembali GBHN ?

Apa Itu GBHN ?

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun.
Dengan adanya Amendemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU no. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional.

GBHN adalah Pembangunan jangka panjang 20 Tahun, sedangkan Kepemimpinan Presiden 1 Periode hanyalah 5 Tahun.
Wacana Menghidupkan kembali GBHN akan berdampak sekali pada Program Presiden Terpilih nanti yang sudah di canangkan oleh GBHN dan ini dirasa tidak perlu.

Menurut Saya ketika MPR memiliki wewenang menetapkan GBHN, secara tidak langsung telah menjadi lembaga tertinggi negara. Artinya presiden atau pemerintahan kedudukannya berada di bawah MPR. GBHN hanya dalih Stabilitas semata sebab dengan dihidupkan kembali GBHN, Isu Stabilitas itu bisa-bisa akan diperluas bukan lagi dalam konteks menyinggung stabilitas ekonomi-politik, tapi juga nanti kebebasan berpendapat akan dikurangi, kebebasan berekspresi dikurangi, dengan dalih stabilitas.

Saya melihat adanya tarik ulur Reformasi dan Orba artinya adanya Ketidakkonsistenan Penyelenggara Negara.
Atau jangan-jangan dihidupkan kembali GBHN agar semua kondisi didaerah dapat stabil dengan dikendalikan oleh 1 pusat  Kepemimpinan.

Lalu apakah ini tidak pembungkaman ? dan mengembalikan reformasi kepada Orde Baru.

Dalam Islam saat mengambil sebuah keputusan diperlukan Tabayyun.
Tabayyun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaan sesungguhnya. Secara istilah tabayyun adalah meneliti dan menyeleksi suatu berita, tidak secara tergesa-gesa dalam memutuskan suatu permasalahan baik dalam perkara hukum, kebijakan dan sebaginya hingga sampai jelas benar permasalahnnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzolimi atau tersakit.

Allah SWT telah memerintahkan kita untuk tabayyun,

Allah Ta'ala berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasiq dengan membawa berita, maka periksalah dahulu dengan teliti, agar kalian tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan, lalu kalian menyesal akibat perbuatan yang telah kalian lakukan.” (QS. Al Hujurat : 6).

Imam Asy Syaukani rahimahullah berkata, “Yang dimaksud dengan tabayyun adalah memeriksa dengan teliti dan yang dimaksud dengan tatsabbut adalah berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, melihat dengan keilmuan yang dalam terhadap sebuah peristiwa dan kabar yang datang, sampai menjadi jelas dan terang baginya.” (Fathul Qadir, 5:65).

Seperti yang dikatakan Wakil Presiden Terpilih.
Ya, kita tidak boleh tergesa-gesa, harus Tabayyun dulu.

0 Comments