Ketua HMSB KEPRI Angkat Bicara Soal Kasus Suap Bupati Solok Selatan



Sumbar.online - Baru-baru ini beredar di media bahwa Bupti Solok Selatan Muzni Zakaria telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan tahun 2018 yang lalu. Selain Muzni, lembaga antirasuah juga mencegah untuk keluar negeri tersangka lainnya yakni, swasta pemilik Grup Dempo/PT Dempo Bangun Bersama.

Sementara Hingga saat ini Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria belum diberhentikan Sementara, Sedangkan KPK sudah menetapkan sebagai dugaan tersangka Kasus Pidana Korupsi pembangunan proyek Masjid di Solok selatan pada bulan mei lalu.

Sebagai penerima Muzni Zakaria disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pemberi suap, Muhammad Yamin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

‘’Mendagri harus cepat menindak kepala daerah tersebut masyarakat sudah resah’’ujar Wahyudi Afandi yang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sumatera Barat (HMSB Provinsi KEPRI) dia juga menyampaikan bahwa baru-baru ini di Kepri juga terdapat kasus yang sama, Gubernur KEPRI jadi tersangka Oleh KPK dan Mendagri cepat dalam mengeluarkan surat pemberhentian sementera gubernur tersebut.Wahyudi Afandi yang juga putra asli Solok Selatan itu Juga menyampaikan ‘’Muzni Zakaria harus mundur dari jabatannya seharusnya malu masih mau menjabat walau KPK sudah menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi’’ 

‘’Harapan saya kepada siapapun yang akan menggantikan estafet kepemimpinan di Sumatera Barat terkhusus Solok Selatan harus membuang mental-mental Koruptor, kami butuh orang yang bersih memimpin daerah kami’’ujar nya lagi. 

“Korupsi merupakan kejahatan non militer yang masuk dalam daftar permasalah terbesar negara Indonesia yang tidak kunjung usai sampai dengan hari ini, Kasus Korupsi Indonesia bukan lagi persoalan main-main”.

kasus korupsi adalah musuh kita semua, tidak ada yang boleh kebal hukum, salah tetaplah salah dan harus diproses dengan berkeadilan karna kita Ingin menghadirkan daerah kita bersih dari kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat.

Secara definisi dalam kacamata hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Sebagai informasi tercatat pada tahun 2018 yang gubris oleh ICW pada April 2019 kerugian negara akibat korupsi sudah mencapai 9.29 Terliun.

Sebagai kabupaten yang terkenal dengan saribu rumah gadang, orang minang menjunjung tinggi kejujuran wahyudi merasa prihatin dengan kondisi Kabupaten Solok Selatan karna kasus korupsi yang menyeret kepala daerah kabupaten solok selatan.

Jika perlu mahasiswa khusunya ikatan mahasiswa solok selatan dilibatkan kami siap membantu untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di Sumatera Barat khususnya solok-selatan saat ini(pungkasnya)”Jelasnya
penegakan hukum yang berkeadilan harus diperkuat, pengungkapan korupsi jangan terkesan seperti musiman. Siapa saja harus diproses dan diungkap. Jika terbukti maka proses harus dijalankan, tidak boleh ada yang melindungi, KPK harus berani mengungkap dengan berkeadilan.
(Rilis)

Post a Comment

0 Comments