KOHATI PB HMI Atas Nama Kelompok Milenial Meminta DPR RI untuk Segera Membuat Peraturan tentang Konten Over-The-Top (OTT)



Akhir-akhir ini persoalan terkait langkah KPI untuk mengawasi Neflix dan YouTube menghadapi berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat. Jika dipahami lebih jauh, hal ini menunjukan perlu adanya penguatan fungsi dan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku lembaga independen yang bertanggungjawab khusus terhadap pengawasan penyiaran Indonesia. 

Selain itu, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga konsumsi tontonan masyarakat semakin variatif bahkan terkesan televisi mulai ditinggalkan dan lebih tertarik terhadap YonTube dan Neflix yang dianggap lebih berkualitas dan sesuai minat mayoritas masyarakat terutama kelompok milenial.

Idealnya, industri digital yang semakin berkembang pesat harusnya berimbang dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak hanya sebatas memberikan informasi tetapi juga edukasi yang mampu menguatkan karakter masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi faktanya, masih terjadi banyak ketimpangan antara layanan penyiaran dan Over-The-Top baik itu dari segi kualitas juga tingkat kreatifitasnya. 
Atas dasar pemahaman diatas, KOHATI PB HMI berpendapat untuk pentingnya membuat peraturan yang lebih luas dan tegas terkait Over-The-Top (OTT). 

Hal ini merupakan jalan tengah agar terwujudnya keseimbangan dan persaingan yang sehat antara Layanan Over-The-Top dengan yang lainnya dalam hal ini adalah televisi dan radio. Serta yang paling utama dari semua itu adalah untuk mewujudkan konten kreatif bagi masyarakat yang mendidik serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta mendorong pembangunan nasional secara umum. 

Maka dari itu, berkaitan dengan Layanan Over-The-Top (OTT) di Indonesia sepert Neflix, Iflix, dll, diperlukan pengaturan berkaitan dengan konten OTT yang didistrbusikan untuk khalayak Indonesia yaitu:

Setiap film yang didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia melalui layanan OTT harus memiliki Surat Tanda Lulus Sensor oleh LSF;

Tata Niaga layanan OTT harus diatur berkaitan dengan ijin usaha dan harus memiliki kantor dan berbadan hukum di Indonesia;

Persentase yang seimbang antara konten Asing dan dalam negeri dalam layanan OTT sehingga mendorong bergeraknya Industri Kreatif dan Perfilman di Indonesia. 

3 (tiga) poin diatas merupakan solusi yang KOHATI PB HMI serta Kelompok Milenial rasa perlu  dipertimbangkan dengan serius oleh stakeholders baik itu dari ranah eksekutif, legislatif, dan juga lembaga lain yang terkait termasuk Komisi Penyiaran Indonesia yang perlu diperkuat lagi fungsi dan perannya agar dapat mewujudkan penyiaran dan konten tontotan yang berkualitas bagi rakyat Indonesia.

0 Comments