MALUKU BUTUH OTSUS, BUKAN MENTRI !


Amsir Renoat;  Sekretaris Umum GMNI kom. Hukum UNPATTI


Oleh : Amsir Renoat
Sekretaris Umum GMNI kom. Hukum UNPATTI


Tulisan sederhana ini saya buat berdasarkan status saya sebagai seorang pemuda maluku yang pastinya ingin berperan juga dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Maluku, selaku pemuda yang berproses di Organisasi Nasionalis, sudahlah barang tentu membuat saya tidak berani untuk menulis " Maluku Memilih Merdeka " sebab, hal tersebut sanggatlah bertentang dengan Konsepsi kenegaraan kita sejak dahulu sampai Sekarang ini.

Akhir-akhir ini, banyak tokoh politik,tokoh Masyarakat dan tokoh pemuda, sering membicarakan Jatah menteri Anak Maluku dan merekomendasikan tokoh mereka masing-masing dengan harapan Bapak Presiden terpilih, Pak Jokowi agar dapat mempertimbangkan aspek keseimbangan dengan mengangkat calon menteri dari Provinsi Maluku.

Berhubung Maluku masih dalam Proses pembangunan, sehingga tokoh dari Maluku layak menduduki Jabatan Mentuntuk Bahkan beberapa hari yang lalu Publik digegerkan dengan Beberapa Gerakan Pemuda yang Mengatasnamakan Pemuda Maluku yang melakukan Konferensi Pers yang menegaskan agar Maluku mendapat Jatah Menteri, kalau tuntutan mereka tidak diindahkan oleh pemerintah Pusat, maka mereka akan memboikot Blok Masela.

Namun, menurut saya secara Pribadi gerakan tersebut sangatlah tidak mengambarkan kekreativitasan Pemuda Maluku, selaian itu bagi saya secara Pribadi Menteri Bukanlah Solusi alternatif agar Provinsi Maluku dapat keluar dari masalah Kemiskinan,ketertinggalan,serta belum tentu membuat masyarakat secara Kolektiv mampu mengakses Pendidikan dan mewujudkan keadilan Sosial bagi seluruh Masyarakat Maluku.
Sudahlah barang tentu dari gerakan tersebut akan ada tarik menarik kepentingan dan Masyarakatlah, Aktivis dan Pemuda Malukulah yang akan menjadi Korban dan tumbal dari gerakan tersebut.

Sehingga, Otonomi Khususlah yang mampu menjawab Masalah-masalah tersebut.
Mengapa demikian?
Sebab, Otonomi Khusus tidak bersifat Individulistik jika dibandingan dengan tokoh-tokoh yang diusunh menjadi menteri.

Lebih jelasnya telah termaktub didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 1 yang berbunyi : "Negara Mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang"

Sehingga pengakuan Negara atas Keistimewaan dan atau kekhususan Provinsi Maluku sudah seharusnya diberikan. Sebab sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat 1 sudah sangat jelas.

Selain itu, Momentum reformasi di Indonesia telah memberi peluang bagi timbulnya pikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Pemberian Otonomi Khusus kepada Provinsi Maluku dapat meningkatkan Usaha Perekonomian MasyaraPerekonomiayang dapat memanfaatkan sumber daya Alam serta tetap menghormati Hak-hak Masyarakat Adat, Memberikan Jaminan Kepastian Hukum bagi Pengusaha, serta Prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, yang pengaturannya diatur dengan Perdasus.

Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Masyarakat adat atau masyarakat setempat yang dilakukan dalam kerangka pemberdayaan Masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.

Sealain itu, penanam Modal yang melakukan Investasi diwilayah Provinsi Maluku harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat serta pemberian kesempatan berusaha perundingan yang dilakukan antara pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Masyarakat adat setempat.

Selain itu Otonomi Ksusus sangatlah membuka ruang untuk orang asli Maluku Memperoleh Kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang di Wilayah Provinsi Maluku berdasarkan pendidikan dan keahlian mereka masing-masing.

Dalam hal mendapatkan Pekerjaan dibidang peradilan, orang Maluku berhak memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi hakim atau jaksa di Provinsi Maluku, maka Otonomi khusus sangatlah relevan jika diberikan untuk Provinsi Maluku, ketimbang Jatah Menteri.

Selain itu Blok Masela juga dapat dijadikan sebagai tawaran Politk Provinsi Malulu Untuk mendapatkan Otonomi Khsusus, sebab yang dioperatori inpex setiap tahunnya sebesar 10,5 juta Metrik Ton ( MT ) per tahun.
Satuan Kerja Khsus pelaksana kegiatan Minyak dan Gas Bumi (SKK MiMigasmenyatakan bahwa Proyek lapangan gas abadi Blok Masela akan meningkatkan cadangan Migas Indonesia sebesar 300 persen.

Selain itu Hal tersebut juga merupakan kesepakatan politik pembentuk konstitusi.
Sehingga Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B merupakan pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. Ketentuan Pasal 18B tersebut mendukung keberadaan berbagai unsur pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (baik di tingkat
provinsi, kabupaten dan kota atau desa).

Beberapa daerah yang mendapatkan pengakuan dan penghormatan
Otonomi Khusus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa dijadikan bahan acuan bagi masyarakat Maluki untuk menyuarakan Otonomi Khusus Juga seperti diantaranya
Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam.
Penjelasannya seperti ini :

Daerah Otonomi Khusus Provinsi Papua

1. Dasar Pemberian Otonomi Khusus
Dalam pemberian Otonomi Khusus di Papua, ada terdapat dasar
pemberian Otonomi Khusus. Hal ini dapat dilihat dari dasar menimbang Undang-undang

84 Dalam buku Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah
Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus, Refika Aditama, Jakarta, 2013, Hlm:1-2, dikutip dari buku Philipus M. Hadjon, Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Sistim Pemerintahan, Makalah dalam seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departement Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Timur, pada Tanggal 9-10 Juni 2004.

Selain itu, Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran & kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus misalnya; Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2.

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, & kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang ini adalah:


Pertama :
pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;

Kedua :
pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan

Ketiga :
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:

partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;

pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

Keempat :
pembagian wewenang, tugas, & tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, & yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Pemberian OTSUS bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi.

Hal tersebut bisa saja di Menjadi Dasar Pikir dan Argumentasi Masyarakat Maluku untuk memperoleh Otonomi Khusus.
Sehingga Maluku bisa keluar dari Kemiskinan dan keterisolasian.

Gemba, Seram Bagian Barat, 11-08-2019

0 Comments