Pejabat Vs Mahasiswa Vs Polisi, Siapa Yang Salah ?



M. Rafi Ariansyah
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UNP dan Kader HMI Komisariat Ilmu Sosial UNP

Aksi/Demonstrasi adalah sebuah tindakan wajar dan terukur secara sistematis yang telah dilindungi oleh undang-undang kebebasan berpendapat yaitunya pasal 28E.
Mahasiswa sebagai orang yang memiliki peran ganda yaitu sebagai masyarakat dan juga sebagai mahasiswa itu sendiri, tentunya memiliki peran social control kapada pemerintah atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengemban amanah rakyat.

Seringkali setiap aksi/demonstrasi yang terjadi, pejabat selalu berlindung diri di balik aparat keamanan yang tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi menjaga keamanan demi stabilitas situasi agar dapat berjalan dengan kondusif. Namun ada beberapa sikap dan tindakan dari Kepolisian yang perlu di perbaiki, terkadang kesengajaan memancing emosional mahasiswa, bersikap represif, serta tanpa ampun melakukan tindakan kekerasan kepada mahasiswa saat aksi terjadi merupakan tindakan pengamanan yang salah, sebab polisi melindungi serta mengayomi rakyatnya dan bukanlah ikut kompetisi dalam pencarian kebenaran antara Mahasiswa dengan Pejabat.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki prosedur hukumnya tersendiri, tindakan menjustment mahasiswa secara langsung tanpa melewati prosedur hukum tentu dapat disebut sebagai tindakan yang menyalakan api lebih besar serta membuat suasana semakin tidak stabil.

Melihat kejadian yang terjadi di Kabupaten Cianjur, saya tertarik menulis tulisan ini sebagai upaya mencari kebenaran, bukan membenarkan apalagi melakukan pembenaran atas kondisi yang ada.

Sebuah dialegmatika yang terus terjadi antara Pejabat, Mahasiswa, dan Kepolisian saat ada Aksi/Demonstrasi, dan ini terus terjadi berulang-ulang kali...


Pertanyaannya, Siapa yang salah ?


Mari kita lihat konstitusi kita sebagai negara yang berdaulat tentu kedaulatan berada di tangan rakyat.

Pejabat saat ditemui rakyatnya seharusnya tidak menghilang begitu saja dan dapat menyambut mahasiswa dengan baik yang juga merupakan rakyatnya sendiri.

Semakin lama dan secara terus menerus setiap Aksi dan Demontrasi yang terjadi, yang selalu dirugikan adalah Mahasiswa, hal itu tak terlepas dari tindakan represif aparat dan pejabat yang tidak bertanggung jawab saat ditemui oleh rakyatnya.

Menurut pendapat saya, Aksi/Demonstrasi adalah sebagai wujud kebebasan berpendapat yang telah dilindungi oleh uu pasal 28 E, namun menyatakan pendapat yang bagaimana ? Tentu dengan cara yang baik dan damai. Pelaku yang melempar bensin dan api kepada polisi haruslah dihukum dengan se adil-adilny sesuai hukum yang berlaku, selain itu tindakan menjustment pelaku secara langsung tanpa prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian haruslah di proses juga. Hal ini dirasa dapat dikatakan adil untuk kedua belah pihak..

Penguasa/Pejabat tertawa manakala sukma sedang menusuk rakyatnya. Masalah pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan adalah masalah utama yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan ini termasuk kedalam salah satu Tuntutan Mahasiswa saat berdemonstrasi 15 Agustus 2019.  Tak tau entah kemana, seolah-olah tak bersalah. Dan yang paling salah menurut saya dalam insiden ini adalah Pejabat itu sendiri yang menjadi pemicu permalasahan. Semoga ini tidak terulang kembali.

0 Comments