Hak Asasi Manusia Dan Peran Kapitalisme Global Dalam Konflik Papua


Sekum GMNI kom. Hukum Unpatti


Oleh ; Amsir Renoat
Sekretaris Umum GMNI Kom. Hukum Unpatti

Jika ada Korelasi antara Kapitalisme dan Demokrasi, maka ada juga korelasi antara Demokrasi dan penghormatan terhadap Hak asasi Manusia.

Korelasi antara Demokrasi dan Hak asasi manusia tidak perlu secara logis. Rezim-rezim non demokratis mungkin menghormati hak asasi manusia, dan demokrasi mungkin akan menindas hak asasi tersebut.

Bagaimanapun juga secara empiris, demokrasi tampaknya merupakan jaminan yang terpercaya bagi hak asasi manusia. Juga tidak ada alasan kemisteriusan ini. Mekanisme-mekanisme institusi yang sama yang memungkinkan adanya Demokrasi Politik, semua pembatasan terhadap pemerintah untuk membiarkan berfungsinya oposisi politik juga melindungi hak asasi manusia dalam kebebasan Politik.

Tentu saja korelasi antara demokrasi dan Hak asasi Manusia ini merupakan salah satu cara legitimasi yang utama bagi demokrasi, dan hal ini merupakan masalah penting bagi teori empiris empiris tentang demokrasi. Hal ini juga relevan bagi teori Kapitalisme. Argumen yang menyatakan adanya hubungan intrinsik dan lansung antara Kapitalisme Global dan Hak asasi Masyarakat Papua.

Akhir-akhir ini konflik Papua menjadi topik menarik untuk dibahas, Konflik yang bermula dari masalah Rasisme ini bahkan mendapatkan sorotan sampai ke negara-negara luar.

Akan tetapi, kebingungan tersendiri pastinya mulai muncul dari masalah rasisme tersebut,
Mengapa Masalah Rasisme malah digiring kepada persoalan Kemerdekaan??
Ini yang kemudian menjadi salah satu topik menarik yang harus kita kaji bersama-sama.

Berbicara Persoalan Papua, sejak Jaman Presiden Pertama Republik Indonesia Bung Karno.
Kapitalisme Global selalu berusaha untuk merong-rong kekayaan Alam berupa Emas yang ada di Papua ( PT Freeport ). Masalah Papua bukanlah masalah Rasial saja akan tetapi Kapitalisme Global sedang memainkan peranannya Juga dengan memanfaatkan Masalah Rasisme ini sebagai Senjata mereka, sederhananya bagi saya, Kapitalisme Global akan selalu memakai alasan apapun sehingga Papua terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita tunggu saja, Kapitalisme manakah yang akan menjemput bola muntah ini, dengan memberikan Pengakuan terhadap Kemerdekaan Papua.

Dalam sejarah Perjalanan Bangsa ini, tidak dapat dipungkiri lagi, Intervensi Negara Kapitalis dalam perjalanan bangsa ini sudah menjadi rahasia umum. Secara pengkudetaan Bung Karno ada sangkut pautnya juga dengan persoalan tambang emas Freeport ditanah Papua.

Jika domain isuenya adalah masalah rasisme, mengapa harus diplintir sampai kepada persoalam Kemerdekaan. Inilah alasannya, penguasaan 51% saham Freeport oleh Indonesia, tampaknya yang menjadi salah satu alasan yang saya pakai, karena dari persoalan tersebut, Kapitalisme Global merasa rugi.

Meskipun penguasaan 51% PT Freeport banyak menuai Kontroversi, dengan alasan menguasainya atau membelinya dengan Uang pinjaman. Tapi inilah salah satu sebabnya Kapitalisme Global tidak akan pernah berhenti untuk merorong-rong keberadaan Emas di Freeport ini.

Indonesia sebagai Negara Hukum, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sudah barang tentu tidak dengan sewenang-wenang mengambil Kebijakan yang kemudian dipandang sebagai perbuatan Abose Of Power ketika tujuan hukum itu sendiri tidak dapat diwujudkan dalam perspektif orang Papua.

Salah satu alasan orang yang Pro Kemerdekaan Papua ialah menyuarakan Kemerdekaan Papua dengan alasan " Kemerdekaan Ialah Hak Segala Bangsa "

Tampa mereka sadari pernyataan yang termaktub dalam amanat pembukaan UUD 1945 itu ialah Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang pada waktu itu lebih dikenal sebagai Nation State ( Negara Bangsa ).

Kekhawatiran besarpun mulai nampak dirasakan oleh Masyarakat Papua dan luar Papua.
Hal ini bisa dilihat dari beberapa Gerakan Masyarakat Papua yang Pro-NKRI dan Masyarakat yang meminta Referendum. Dari dua dua gerakan ini pasti saja akan mengakibatkan Konflik Horisontal antara masyarakat dan masyarakat papua itu sendiri.

Lantas siapakah yang akan bertanggungjawab persoalan Atas persoalan tersebut.Kesenjangan Struktural ( Kapitalisme ) tersebut hanya bertaut erat pada patriarkhi, namun juga dengan sara ( Suku,Agama,Ras, dan Antargolongan ) sebagai bentuk ketidakadilan kultural.
Rasisme sebagai satu bagian dalam SARA.

Konsep yang lebih moderen dari Ras adalah pembedaan yang didasarkan pada karakteristik fisik, terutama warna Kulit. Isu Rasisme ini rernyata menimbulkan dampak yang sangat serius.
Streotipe terhadap orang Papua nampaknya menimbulkan masalah besar di Negara ini.

Selain itu, peraturan Kapitalisme dan oligarki mensyaratkan adanya kekuatan otoriter untuk mengamankan struktur dan sumberdaya material (Kekayaan). Namun, bukan berarti ketika sistem otoriter ini runtuh, lansung berdapmak pada keruntuhan Kapitalisme itu sendiri.

0 Comments