Solidaritas Mahasiswa Sekota Ambon Datangi Gedung DPRD Provinsi Maluku


Masa aksi didepan gedung dprd provinsi maluku. doc. kontributor sumbar.online 
Ambon - Ratusan Mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Solidaritas Mahasiswa Se-Kota Ambon atau Se-Maluku mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Senin (30/09/2019).

Kedatangan ratusan  mahasiswa ini masih dengan tuntutan yang sama seperti yang dilakukan oleh mahasiswa di kota-kota lain yang ada di Indonesia, yaitu menolak beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontroversi di masyarakat.

Mereka yang tergabung dalam gerakan ini yaitu Mahasiswa dari Universitas Pattimura, Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, Mahasiswa Darussalam Ambon, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Aziz Kataloka Ambon, dan gabungan Mahasiswa Kesehatan yang ada di pulau Ambon.

Aksi demonstrasi yang dimulai dari pagi hingga sore, dilakukan dengan tertib. Para orator yang berorasi di atas mobil sound meneriki beberapa persoalan hukum yang hari ini dinilai menjadi gejolak  dibangsa ini. Beberapa RUU yang dinilai kontroversi diantaranya RUU KUHP, mereka juga menolak revisi UU KPK dan dan mendesak disahknnya RUU PKS.

Salah satu orator perempuan Yuli, mahasiswa  Unpatti dengan lantang  menyuarakan soal RUU PKS, mendesak DPR untuk mengesahkan RUU PKS karena dinilai dapat melindungi perepuan Indonesia terkhususnya perempuan Maluku.

“Saya menuntut DPR untuk mengesahkan RUU PKS karena kami perempuan-perempuan harus dilindungi dari kekerasan seksual, kami perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan Maluku harus terlindungi dari kekerasan seksual” tutur yuli.

Mulis yang mewakili Mahasiswa Kesehatan Maluku juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kesehatan Maluku. Dalam orasinya dia meminta untuk beberapa RUU yang membatasi atau dinilai mendiskriminasi para ibu bidan, ibu suster dan seluruh pekerja medis di Indonesia.

“kami menolak berbagai macam RUU yang membatasi kami para pekerja kesehatan di Indonesia terjkhususnya di Maluku, bagaimana nasib ibu bidan, nasib para perawat yang leyani masyarakat sampai larut malam, aturan – aturan ini justru sangat membatasi kami” turunya.

Berikut beberapa tuntutan masa aksi yang lansung diterima oleh para Anggota Dewan Provinsi Maluku. Menolak Revisi UU KPK, Mendesak Disahkannya UU PKS, Menolak RUU KUHP, Menolak RRU Minerba, Menolak RUU Pertanahan, Menolak RUU Ketenagakerjaan, Menolak Kenaikan iuran BPJS.

0 Comments